Besok, Rencana Aksi Massa Penggugat Anies dapat Tandingan

oleh -

JAKARTA – “Entah apa yang merasukimu. Sehingga musibah banjir, kalian menuntut Anies Baswedan”. Demikian komentar yang banyak dilontarkan warganet menanggapi info adanya gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Kini Balaikota DKI Jakarta rencananya akan digeruduk sekelompok orang yang menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak dapat mengatasi banjir, pada Selasa (14/1). Mereka ini gerombolan yang menggugat Anies karena banjir.

Mereka menggap Anies gagal menangani masalah banjir pada awal tahun 2020 lalu. Tapi, rencana aksi itu mendapat massa tandingan.

Organisasi kemasyarakatan (ormas) Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) siap mengawal Anies Baswedan dengan menjaga Balaikota DKI dari penyusup. Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris menjelaskan bahwa demontrasi merupakan hak dari warga negara dan dijamin oleh UU, terlepas dari tujuannya tepat atau tidak.

Menurut Fahira Idris, pihaknyaendukung Anies agar fokus tangani banjir di Ibukota. “Kami memberi dukungan kepada Pemprov dan Gubernur DKI untuk terus fokus kepada penangangan banjir dan terus melanjutkan program-program penanggulangan banjir,” kata Anggota DPR RI itu.

Jika mau kita sandingkan data-data banjir, kata Dia, dapat terlihat jelas sejauh mana program pencegahan yang telah dilakukan Pemprov DKI saat ini dibanding sebelumnya.

Parameternya bisa dilihat dari kecamatan terdampak, kelurahan terdampak, warga terdampak, jumlah pengungsian, lama genangan, dan lainnya yang jauh berkurang.

“Saya melihat bencana banjir ini sudah dijadikan komoditas oleh orang-orang yang selama ini kerjanya memang mendegradasi Pemprov DKI dan Gubernur Anies, tanpa mau memahami fakta yang jelas,” tambah Fahira. Dia berharap semua pihak memahami penyebab banjir yang sangat kompleks dan saling terkait.

“Jadi tidak tunggal. Karena tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” paparnya. Faktor krusial lainnya adalah persoalan tata ruang dan pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane dan pemulihan fungsi kawasan Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur) sebagai daerah resapan air dan DKI Jakarta tidak punya kewenangan untuk itu.

“Nah, karena proses pemulihan kawasan hulu ini sifat lintas provinsi dan kementerian, cuma Presiden yang punya kuasa untuk mengoordinasikannya. Dan jangan lupa banjir kemarin juga kita tidak dapat kesampingkan faktor cuaca,” ujarnya lagi.

Fahira juga menyinggung data BMKG terkait curah hujan sebelum banjir. “Hujan kemarin itu menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk yang paling ekstrem dan tertinggi sejak 154 tahun lalu,” katanya.