Terungkap, BPK Temukan Penyelewengan Dana Rp160 Juta di Panwaslu Bulukumba

oleh -
[Doc Panwaslu Bulukumba]

BULUKUMBA, Royalnews.co.id – Hasil pemeriksaan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penggunaan dana pemilihan kepala daerah (pilkada) Bulukumba tahun 2015 lalu, masih menyisakan masalah. BPK menyebut ada temuan sebesar Rp 160 juta pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang belum ditindak-lanjuti.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bulukumba, A. Mappiwali, mengatakan sesuai hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba 2015 ditemukan potensi penyalahgunaan keuangan negara.

“Ada temuan Rp160 juta di Panwas Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba 2015. Temuan BPK Rp160 juta belum dikembalikan Panwas Pilkada 2015,” kata Andi Mappiwali kapada awak media.

Lebih jauh menurut Mappiwali, BPK menemukan ada penggunaan dana setelah Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba terpilih 2016-2021 dilantik Gubernur Sulsel Februari 2016. Sesuai dengan ketentuan, tidak ada lagi kegiatan setelah Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba 2015 dilantik.

Dalam temuanya, BPK mencatat sebanyak Rp160 juta, kala itu ketua Panwas Pilkada Bulukumba, Andi Muhammad Amin yang pernah mengirim surat setelah Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dilantik. Isinya, meminta revisi NPHD untuk mengakomodir penggunaan dana Rp160 juta.

” Permintaan tersebut kami tolak, karena Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba hasil Pilkada 2015 sudah dilantik. Mereka sudah menadtangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) senilai Rp5 miliar lebih,” jelasnya.

Ketua Panwaslu Bulukumba, Andi Muhammad Amin, yang dikonfirmasi membantah jika pihanya menyelewengkan anggaran. Dirinya merasa di dzolimi. Ia mengatakan, apa yang dilakukan Panwas sudah sesuai prosedur. RAB Panwas disusun hingga April. meski diakui masa kerja panwas 2015 saat itu hingga Maret, namun karena bersengketa di Mahkamah Konstitusi maka di perpanjang hingga April berdasarkan edaran Bawaslu.

” Sembarang tong itu na bilang Mappiwali, ini kan sudah sesuai regulasi. Masa orang bekerja tidak dikasi gaji? Bagaimana caranya,” jelas Amin ke wartawan. (Ar/*)